GOSSIP JALANAN
Lagu Slank dari album PLUR
Rilis tahun 2004
Produksi Slank Record
Pernah kah lo denger mafia judi
Katanya banyak uang suap polisi
tentara jadi pengawal pribadi
Apa lo tau mafia narkoba
keluar masuk jadi bandar di penjara
terhukum mati tapi bisa ditunda
Siapa yang tau mafia selangkangan
Tempatnya lendir2 berceceran
Uang jutaan bisa dapat perawan
Kacau balau ... 2x negaraku ini ...
Ada yang tau mafia peradilan
tangan kanan hukum di kiri pidana
dikasih uang habis perkara
Apa bener ada mafia pemilu
entah gaptek apa manipulasi data
ujungnya beli suara rakyat
Mau tau gak mafia di senayan
kerjanya tukang buat peraturan
bikin UUD ujung2nya duit
Pernahkah gak denger triakan Allahu Akbar
pake peci tapi kelakuan bar bar
ngerusakin bar orang ditampat2
Note: Saya 100 persen SETUJU sama lirik lagunya……
Tuesday, April 8, 2008
Monday, April 7, 2008
Apa itu Inflation Overhang?
Kalau belajar mengenai Inflation Overhang di buku teks Macroeconomics-nya Donbursch atau International Financial Economics-nya Rivera Batiz pasti pusing banget.
Kalau mau lebih mudah dan plus ada kasusnya di Indonesia bisa lihat tulisannya M. Chatib Basri, “Inflation Overhang dan Beban Anggaran,” di sini.
Kalau mau lebih mudah dan plus ada kasusnya di Indonesia bisa lihat tulisannya M. Chatib Basri, “Inflation Overhang dan Beban Anggaran,” di sini.
Ada Apa dengan Bappenas Sekarang?
Tajuk rencana Kompas, Senin, 7 April 2007, ”Perlu Pembangunan Berlanjut,” sangatlah bernada tendensius menuju satu institusi, yakni Bappenas.
”...Di antaranya pelajaran tentang posisi, peran dan arti hadirnya lembaga perencanaan nasional yang independen, kompeten, dan berjangka panjang...”
Tulisan tersebut bisa jadi menandakan bahwa saat ini Bappenas belum menjadi lembaga yang mendukung perencanaan nasional dalam jangka panjang yang kompeten dan independen.
Baiklah, tak masalah mengkritik dengan mengacu pada satu institusi tertentu.
Namun, pernyataan, ”.... Bappenas macam itu bisa tetap dipimpin seorang menteri. Kualifikasi sosok menterinya bukan lagi anggota partai, tetapi integritas, keahlian, kompetensi, dan kredibilitas...”
Sepertinya jelas pernyataan tersebut mengacu ke siapa. Jujur saja, saya memang tidak merasakan Bappenas yang sekarang sebagai lembaga yang punya taring kuat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi. Jauh dari masa dalam cerita-cerita almuni FEUI semasa Widjojo Nitisastro dkk ketika mereka menjadi aristektur ekonomi Orde Baru dan menggerakan Bappenas.
”...Di antaranya pelajaran tentang posisi, peran dan arti hadirnya lembaga perencanaan nasional yang independen, kompeten, dan berjangka panjang...”
Tulisan tersebut bisa jadi menandakan bahwa saat ini Bappenas belum menjadi lembaga yang mendukung perencanaan nasional dalam jangka panjang yang kompeten dan independen.
Baiklah, tak masalah mengkritik dengan mengacu pada satu institusi tertentu.
Namun, pernyataan, ”.... Bappenas macam itu bisa tetap dipimpin seorang menteri. Kualifikasi sosok menterinya bukan lagi anggota partai, tetapi integritas, keahlian, kompetensi, dan kredibilitas...”
Sepertinya jelas pernyataan tersebut mengacu ke siapa. Jujur saja, saya memang tidak merasakan Bappenas yang sekarang sebagai lembaga yang punya taring kuat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi. Jauh dari masa dalam cerita-cerita almuni FEUI semasa Widjojo Nitisastro dkk ketika mereka menjadi aristektur ekonomi Orde Baru dan menggerakan Bappenas.
Boediono Jadi Gubernur BI: Semoga “Semua” Menjadi Jelas
Baru saja Menko Perekonomian Boediono terpilih menjadi Gubernur BI. Seolah sudah tidak ada yang meragukan kemampuannya, terbukti terpilih secara aklamasi di DPR, dengan 45 anggota menyatakan setuju, dan hanya 1 orang menolak.
Semoga saja, tidak hanya menjawab ketidakpastian selama ini mengenai siapa yang menjadi pucuk pimpinan bank sentral itu, namun juga pengumuman para calon pegawai BI pun cepat segera diumumkan. Bagaimanapun, segala ketidakpastian harus dituntaskan menuju kepastian, alhasil “semua” menjadi lebih jelas.
Semoga saja, tidak hanya menjawab ketidakpastian selama ini mengenai siapa yang menjadi pucuk pimpinan bank sentral itu, namun juga pengumuman para calon pegawai BI pun cepat segera diumumkan. Bagaimanapun, segala ketidakpastian harus dituntaskan menuju kepastian, alhasil “semua” menjadi lebih jelas.
Fulbright Scholarship Program 2009
American Indonesian Exchange Foundation (AMNEF) menawarkan program Fulbright Scholarship Program 2009-2010 yang ditujukan bagi lulusan program sarjana atau staf pengajar yang berminat melanjutkan studi ke program master atau doktor di universitas-universitas di Amerika.
Beberapa program yang ditawarkan adalah:
Master’s Degree Program
Fulbright Master's Degree Program
A Sarjana (S1) degree with a minimum GPA of 3.0 (4.00 scale);
A minimum TOEFL score of 550.
The deadline for submission of application for all programs is May 31, 2008.
(Read More)
Fulbright Presidential Scholarship Program (Ph.D. Program)
Indonesian citizens with appropriate qualifications as stipulated in the description below.
Eligibility and Requirements:
Preference will be given to applicants who serve or plan to serve the faculty members of the state and private institutions of higher learning in Indonesia and never received any Fulbright Scholarship;
A Master’s degree;
A minimum GPA of 3.0 (on a scale of 4.00);
A TOEFL score (min 575).
The deadline for submission of application for all programs is May 31, 2008.
(Read More)
AMINEF
6th fl. Balai Pustaka Building
Jl. Gunung Sahari Raya No. 4
Tel.: 345 2016 (hunting)
Fax: 345 2050
www.aminef.or.id
Beberapa program yang ditawarkan adalah:
Master’s Degree Program
Fulbright Master's Degree Program
A Sarjana (S1) degree with a minimum GPA of 3.0 (4.00 scale);
A minimum TOEFL score of 550.
The deadline for submission of application for all programs is May 31, 2008.
(Read More)
Fulbright Presidential Scholarship Program (Ph.D. Program)
Indonesian citizens with appropriate qualifications as stipulated in the description below.
Eligibility and Requirements:
Preference will be given to applicants who serve or plan to serve the faculty members of the state and private institutions of higher learning in Indonesia and never received any Fulbright Scholarship;
A Master’s degree;
A minimum GPA of 3.0 (on a scale of 4.00);
A TOEFL score (min 575).
The deadline for submission of application for all programs is May 31, 2008.
(Read More)
AMINEF
6th fl. Balai Pustaka Building
Jl. Gunung Sahari Raya No. 4
Tel.: 345 2016 (hunting)
Fax: 345 2050
www.aminef.or.id
Makan Enak Dikala Banyak Orang Hidup Susah
Memang tak pantas untuk bercerita hal ini di saat banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Naiknya harga beras, minyak goreng, minyak tanah, langkanya persediaan elpiji, belum lagi gula pasir, dan juga menurunnya harga jual beras dan gabah akibat gagal panen yang terjadi.
Saya mau bercerita, betapa lebarnya jarak standar hidup kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok yang satu, harus rela makan nasi aking ataupun bahkan ada yang mati akibat kelaparan.
Hari minggu lalu saya seperti ada di belahan dunia yang lain, bisa makan makanan yang bisa dikatakan sangatlah mewah. Padahal saya hidup di tanah, bumi, dan tempat pijakan yang sama bagi rakyat yang lapar itu, Indonesia, sebuah negeri yang menyisakan banyak kontradiksi kehidupan.
Pagi jam 11.00, hari-hari yang kontradiktif dengan keadaan bangsa ini dimulai. Saya bisa sarapan dengan roti bakar plus secangkir kopi panas di Food Central, lantai P1, Pacific Place Sudirman. Saya pun baru tahu kalau ada tempat makan yang murah di tempat itu, konsepnya mirip Red Pepper di Plaza Indonesia, yang menyuguhkan makanan jajanan yang biasa kita jumpai namun tentu dengan harga yang lebih mahal dari biasanya, namun jauh lebih murah dari berbagai tempat makan di Pacific Place.
Setelah itu, pukul 12.00, saya ke Ballroom Ritz-Carlton Hotel, memenuhi undangan pameran pendidikan Inggris, dan talkshow seputar dunia blogger. Beruntung sebagai bagian 100 undangan pertama, jadi bisa dapet akses untuk menikmati makan siang di situ.
Makanan kali ini cukup mewah, 2 potong sirloin, kentang rebus, pasta, dan lamb. Hebatnya lamb-nya dimasak istimewa, lebih enak dibanding lamb yang pernah saya makan di Novotel, Mangga Dua Square. Sesekali, tenggorokan pun disegarkan dengan jus jambu merah. Makan siang itu saya tutup dengan penutup sepotong strawberry cheese cake, apple pie, dan brownies....
Hmmm...Disela-sela selesai makan itu, sempat saya tercenung sejenak, "God thanks, gue masih bisa makan-makan kayak gini...betapa tidak beruntungnya sodara-sodara saya di luar sana." Sedangkan petinggi-petingginya malah lebih asyik nonton Ayat-Ayat Cinta, Bikin Album Kumpulan Lagu, maklum Pemilu tinggal setahun lagi, mereka asyik tebar pesona, tapi lupa tebar pesona dengan rakyat yang lapar. Mungkin mereka berfikir, meyakinkan rakyat yang lapar lebih mudah dari pada orang perkotaan yang lebih maju. Cukup serangan fajar dengan beberapa bungkus mie instan pun cukup untuk mendulang suara di hari pemilihan nanti.
Masih ingat akan nasihat-nasihat dalam ingatan:
Berhentilah makan sebelum kenyang (Well, saya makan memang jarang kenyang, punya selera makan pun susah, sejak kecil saya memang susah makan, prinsip saya: makan supaya tidak sakit..itu saja).
Tidak berkah bagi kamu makan makanan secara berlebihan di kala tetanggamu meringis karena kelaparan (Ini riwayat aslinya saya lupa..mungkin kata nyokap katanya lupa semua apa yang diajarin guru ngaji karena makin lama saya makin sekuler aja...He3...)
Saya mau bercerita, betapa lebarnya jarak standar hidup kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok yang satu, harus rela makan nasi aking ataupun bahkan ada yang mati akibat kelaparan.
Hari minggu lalu saya seperti ada di belahan dunia yang lain, bisa makan makanan yang bisa dikatakan sangatlah mewah. Padahal saya hidup di tanah, bumi, dan tempat pijakan yang sama bagi rakyat yang lapar itu, Indonesia, sebuah negeri yang menyisakan banyak kontradiksi kehidupan.
Pagi jam 11.00, hari-hari yang kontradiktif dengan keadaan bangsa ini dimulai. Saya bisa sarapan dengan roti bakar plus secangkir kopi panas di Food Central, lantai P1, Pacific Place Sudirman. Saya pun baru tahu kalau ada tempat makan yang murah di tempat itu, konsepnya mirip Red Pepper di Plaza Indonesia, yang menyuguhkan makanan jajanan yang biasa kita jumpai namun tentu dengan harga yang lebih mahal dari biasanya, namun jauh lebih murah dari berbagai tempat makan di Pacific Place.Setelah itu, pukul 12.00, saya ke Ballroom Ritz-Carlton Hotel, memenuhi undangan pameran pendidikan Inggris, dan talkshow seputar dunia blogger. Beruntung sebagai bagian 100 undangan pertama, jadi bisa dapet akses untuk menikmati makan siang di situ.
Makanan kali ini cukup mewah, 2 potong sirloin, kentang rebus, pasta, dan lamb. Hebatnya lamb-nya dimasak istimewa, lebih enak dibanding lamb yang pernah saya makan di Novotel, Mangga Dua Square. Sesekali, tenggorokan pun disegarkan dengan jus jambu merah. Makan siang itu saya tutup dengan penutup sepotong strawberry cheese cake, apple pie, dan brownies....
Hmmm...Disela-sela selesai makan itu, sempat saya tercenung sejenak, "God thanks, gue masih bisa makan-makan kayak gini...betapa tidak beruntungnya sodara-sodara saya di luar sana." Sedangkan petinggi-petingginya malah lebih asyik nonton Ayat-Ayat Cinta, Bikin Album Kumpulan Lagu, maklum Pemilu tinggal setahun lagi, mereka asyik tebar pesona, tapi lupa tebar pesona dengan rakyat yang lapar. Mungkin mereka berfikir, meyakinkan rakyat yang lapar lebih mudah dari pada orang perkotaan yang lebih maju. Cukup serangan fajar dengan beberapa bungkus mie instan pun cukup untuk mendulang suara di hari pemilihan nanti.
Masih ingat akan nasihat-nasihat dalam ingatan:
Berhentilah makan sebelum kenyang (Well, saya makan memang jarang kenyang, punya selera makan pun susah, sejak kecil saya memang susah makan, prinsip saya: makan supaya tidak sakit..itu saja).
Tidak berkah bagi kamu makan makanan secara berlebihan di kala tetanggamu meringis karena kelaparan (Ini riwayat aslinya saya lupa..mungkin kata nyokap katanya lupa semua apa yang diajarin guru ngaji karena makin lama saya makin sekuler aja...He3...)
Friday, April 4, 2008
Peluang Kecurangan Tender yang Semakin Tinggi
Seperti diberitakan Kompas di sini, menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh BUMN tidak perlu melalui tender seperti yang disyaratkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Setiap BUMN dapat membuat sendiri aturan tentang pengadaan. Untuk itu akan segera dikeluarkan surat keputusan soal sistem pengadaan barang dan jasa.
Alasan yang mendasarinya menurut Meneg BUMN Sofyan Djajil adalah seringkali pengadaan barang dan jasa dibutuhkan secara mendesak untuk memenuhi kinerja BUMN. Menurut saya, ini seperti dua belah mata pisau, satu sisi bisa menjadi solusi akan sering lamanya proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui birokrasi yang berbelit-belit. Namun di sisi lain, hal ini pula semakin terbukanya peluang penyelewengan, ketidakobjektifan, kegiatan rent-seeking serta proses KKN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.
Saat ini saja, sepertinya praktek kecurangan dan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan seperti hal yang sudah lumrah. Misalkan saja, peserta tender yang ikut serta seringkali merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang mengadakan tender itu sendiri, dengan cara bernaung di bawah institusi fiktif; pemenang tender seringkali sudah ditentukan di awal, sehingga peserta tender lainnya adalah hasil undangan kandidat yang sudah pasti menang dengan iming-iming imbalan tertentu; kualitas barang dan jasa yang ada seringkali di bawah standar yang dibutuhkan, hal ini terjadi karena dana yang dianggarkan mesti dipotong dan diambil oleh oknum tertentu, namun pengeluaran yang mesti dilaporkan adalah dana keseluruhan sebelum dipotong. Maka dari itu, kualitas barang dan jasa mesti diturunkan.
Saya rasa masih banyak lagi kecurangan-kecurangan yang selama ini terus berlangsung dan tidak pernah terkuak. Semua bernaung atas nama pemenuhan kebutuhan hidup PNS yang berpenghasilan rendah, kebutuhan tender yang mendesak, ataupun tekanan politik dari pihak yang memiliki bargainning power tinggi.
Saya kira, himbauan Meneg BUMN agar BUMN tidak perlu mentaati Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan semakin membuka peluang kecurangan dan penyelewengan dalam proses tender tersebut. Lalu, mau sampai kapan hal seperti ini terus terjadi?
Alasan yang mendasarinya menurut Meneg BUMN Sofyan Djajil adalah seringkali pengadaan barang dan jasa dibutuhkan secara mendesak untuk memenuhi kinerja BUMN. Menurut saya, ini seperti dua belah mata pisau, satu sisi bisa menjadi solusi akan sering lamanya proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui birokrasi yang berbelit-belit. Namun di sisi lain, hal ini pula semakin terbukanya peluang penyelewengan, ketidakobjektifan, kegiatan rent-seeking serta proses KKN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.
Saat ini saja, sepertinya praktek kecurangan dan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan seperti hal yang sudah lumrah. Misalkan saja, peserta tender yang ikut serta seringkali merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang mengadakan tender itu sendiri, dengan cara bernaung di bawah institusi fiktif; pemenang tender seringkali sudah ditentukan di awal, sehingga peserta tender lainnya adalah hasil undangan kandidat yang sudah pasti menang dengan iming-iming imbalan tertentu; kualitas barang dan jasa yang ada seringkali di bawah standar yang dibutuhkan, hal ini terjadi karena dana yang dianggarkan mesti dipotong dan diambil oleh oknum tertentu, namun pengeluaran yang mesti dilaporkan adalah dana keseluruhan sebelum dipotong. Maka dari itu, kualitas barang dan jasa mesti diturunkan.
Saya rasa masih banyak lagi kecurangan-kecurangan yang selama ini terus berlangsung dan tidak pernah terkuak. Semua bernaung atas nama pemenuhan kebutuhan hidup PNS yang berpenghasilan rendah, kebutuhan tender yang mendesak, ataupun tekanan politik dari pihak yang memiliki bargainning power tinggi.
Saya kira, himbauan Meneg BUMN agar BUMN tidak perlu mentaati Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan semakin membuka peluang kecurangan dan penyelewengan dalam proses tender tersebut. Lalu, mau sampai kapan hal seperti ini terus terjadi?
Kelangkaan Elpiji: Pertamina Punya Siapa?
Soal kelangkaan pasokan Elpiji yang terjadi saat ini memang meresahkan masyarakat. Semestinya, bahan bakar gas ini menjadi andalan penyediaan kebutuhan energi rumah tangga seiring harga minyak tanah terus meningkat serta pasokannya yang menjadi terbatas. Konversi minyak tanah ke gas juga sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah.
Namun, kelangkaan pasokan gas saat ini mengibaratkan bahwa buruknya distribusi dan kemampuan Pertamina dalam membaca kebutuhan konsumen terhadap Elpiji. Penyediaan Elpiji pun semestinya dapat dipikirkan melalui berbagai skenario antisipasi resiko kemungkinan tidak match-nya antara kebutuhan dan penyediaan Elpiji di masyarakat. Lucunya, kejadian ini seperti banyak pihak yang tidak mau disalahkan. Seperti yang dikutip dari detikcom di sini sebagai berikut:
“...Untuk elpiji, kami sudah cek ke beberapa tempat. Memang sejak Pertamina menyesuaikan harga yang 50 kg, pada bergeser ke 12 kg. Tapi itu korporat, bukan penanganan pemerintah. Karena pemerintah menangani yang 3 kg...
...Menurut Purnomo, pemerintah saat ini fokus menjaga agar subsidi elpiji 3 kg berjalan sesuai yang direncanakan di APBN...”
Menurut saya ini suatu statement yang sangat aneh dari seorang Menteri ESDM, seolah-olah ada situasi di mana Pertamina adalah Pemerintah, dan situasi lain di mana Pertamina adalah korporat yang bukan bagian dari Pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih status dan tanggung jawab Pertamina dalam penyediaan Elpiji?
Namun, kelangkaan pasokan gas saat ini mengibaratkan bahwa buruknya distribusi dan kemampuan Pertamina dalam membaca kebutuhan konsumen terhadap Elpiji. Penyediaan Elpiji pun semestinya dapat dipikirkan melalui berbagai skenario antisipasi resiko kemungkinan tidak match-nya antara kebutuhan dan penyediaan Elpiji di masyarakat. Lucunya, kejadian ini seperti banyak pihak yang tidak mau disalahkan. Seperti yang dikutip dari detikcom di sini sebagai berikut:
“...Untuk elpiji, kami sudah cek ke beberapa tempat. Memang sejak Pertamina menyesuaikan harga yang 50 kg, pada bergeser ke 12 kg. Tapi itu korporat, bukan penanganan pemerintah. Karena pemerintah menangani yang 3 kg...
...Menurut Purnomo, pemerintah saat ini fokus menjaga agar subsidi elpiji 3 kg berjalan sesuai yang direncanakan di APBN...”
Menurut saya ini suatu statement yang sangat aneh dari seorang Menteri ESDM, seolah-olah ada situasi di mana Pertamina adalah Pemerintah, dan situasi lain di mana Pertamina adalah korporat yang bukan bagian dari Pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih status dan tanggung jawab Pertamina dalam penyediaan Elpiji?
Zimbabwe Elections: Kapan yang Muda Bicara?
President Zimbabwe Mugabe masih saja bertekad untuk memenangkan pemilihan umum untuk menduduki jabatan presiden kembali. Padahal sudah hampir dua dekade kepemimpinannya dia tidak mampu membawa Zimbabwe ke arah yang lebih baik, bahkan kini negara itu diterpa hiperinflasi hingga lebih dari 100.000 persen.
Seperti yang diberitakan BBC News di sini, “...President Mugabe is going to fight to the last, and he's not giving up, he's not going anywhere, he hasn't lost the election..."
Saya rasa, generasi yang lebih muda di Zimbabwe perlu memiliki semangat dan tekad melebihi Mugabe apabila ingin merebut dominasinya dan mencapai perubahan kondisi di negeri itu. Ibaratnya, yang tua saja bisa, tentu yang muda juga bisa! Atau kita bisa bilang, "Pak Tua, sudahlah!"
Seperti yang diberitakan BBC News di sini, “...President Mugabe is going to fight to the last, and he's not giving up, he's not going anywhere, he hasn't lost the election..."
Saya rasa, generasi yang lebih muda di Zimbabwe perlu memiliki semangat dan tekad melebihi Mugabe apabila ingin merebut dominasinya dan mencapai perubahan kondisi di negeri itu. Ibaratnya, yang tua saja bisa, tentu yang muda juga bisa! Atau kita bisa bilang, "Pak Tua, sudahlah!"
Sosok Gubernur BI yang Menenangkan Pasar
Menko Perekonomian Boediono menjadi kandidat kuat untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia, seorang sosok yang lengkap dengan pengetahuan fiskal dan moneter. Saya rasa, BI akan dipimpin oleh gabungan pemikiran Monetaris dan Keynesian.
Selain itu, seperti yang diberitakan di sini, “Boediono memang terkenal konsisten dikalangan wartawan. Jika tak mau ngomong, ia pun akan konsisten tidak ngomong hingga waktunya.”
Ini bisa menjadi sosok yang bisa menenangkan pasar, berbeda dengan sosok-sosok Gubernur BI, Deputi Senior, ataupun Deputi lainnya yang seringkali memberikan statement tertentu, baik mengenai BI-rate atau seputar Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur belum disepakati.
Ini akibat tidak adanya sistem Monetary Policy Framework Speaking Restrictions seperti yang dilakukan Bank of England. Dalam rangka mencegah terjadinya spekulasi terhadap keputusan tingkat suku bunga atau target inflasi yang akan diputuskan dewan gubernur, Bank of England menentukan batas waktu tertentu yang tidak memperbolehkan anggota dewan gubernur untuk memberikan komentar atau pendapat baik pada seminar ilmiah maupun pada media massa baik secara on atau off record mengenai perkiraan keputusan target kebijakan moneter yang akan diputuskan pada rapat dewan gubernur.
Saya rasa Bank Indonesia perlu juga mulai mengatur hal demikian, agar situasi seperti sekarang di mana mudahnya anggota Dewan Gubernur memberikan statement dapat diminimalisir. Tentunya, statement dari pejabat otoritas kebijakan akan menjadi signalling tersendiri bagi para pemain di pasar. Berbeda kondisinya dengan statement-statement yang terlontar dari "pengamat" ekonomi yang berseliweran di berbagai media.
Selain itu, seperti yang diberitakan di sini, “Boediono memang terkenal konsisten dikalangan wartawan. Jika tak mau ngomong, ia pun akan konsisten tidak ngomong hingga waktunya.”
Ini bisa menjadi sosok yang bisa menenangkan pasar, berbeda dengan sosok-sosok Gubernur BI, Deputi Senior, ataupun Deputi lainnya yang seringkali memberikan statement tertentu, baik mengenai BI-rate atau seputar Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur belum disepakati.
Ini akibat tidak adanya sistem Monetary Policy Framework Speaking Restrictions seperti yang dilakukan Bank of England. Dalam rangka mencegah terjadinya spekulasi terhadap keputusan tingkat suku bunga atau target inflasi yang akan diputuskan dewan gubernur, Bank of England menentukan batas waktu tertentu yang tidak memperbolehkan anggota dewan gubernur untuk memberikan komentar atau pendapat baik pada seminar ilmiah maupun pada media massa baik secara on atau off record mengenai perkiraan keputusan target kebijakan moneter yang akan diputuskan pada rapat dewan gubernur.
Saya rasa Bank Indonesia perlu juga mulai mengatur hal demikian, agar situasi seperti sekarang di mana mudahnya anggota Dewan Gubernur memberikan statement dapat diminimalisir. Tentunya, statement dari pejabat otoritas kebijakan akan menjadi signalling tersendiri bagi para pemain di pasar. Berbeda kondisinya dengan statement-statement yang terlontar dari "pengamat" ekonomi yang berseliweran di berbagai media.
Thursday, April 3, 2008
Masukan untuk HUT Badan Otonom Economica FEUI Ke-30
Badan Otonom Economica FEUI akan merayakan ulang tahun yang ke-30.
Mungkin ada beberapa masukan dari saya untuk acara ini.
Tempat:
Enaknya bikin acaranya di tempat yang bagus dan strategis, memang cocoknya di hotel. Perlu adanya observasi untuk mencari tempat ini, biasanya ada paket yang murah, sekalian bisa cari dengan paket makanannya.
Saya dan teman-teman dulu sewaktu mahasiswa saja bisa bikin acara di Hotel, kalo ngga mau ya kita pinjem ruangan kayak di Antam, Bidakara, atau apapun, yang penting tidak menurunkan ekspektasi almuni yang akan sebuah acara yang signifikan dan meriah.
Tempat kalo mau murah bisa cari wisma-wisma saja. Kalau perlu pake link almuni yang kerja di Bank. Biasanya bank-bank itu punya wisma atau mess. Atau juga bisa di wisma atau ruangan di departemen atau lembaga pemerintahan yang lain
Selama ada niat, pasti ada jalan....Kan almuni BOE banyak yang menduduki posisi-posisi strategis.
Makanan:
Soal makan, kalau mau murah...panggil aja tukang bakso, tukang somay, tukang sate padang, tukang es cendol. suruh bawa gerobak ke tempat acaranya. Ganting piring dan gelasnya pake piring kertas dan gelas pelastik. Kue-kue bisa mampir ke pasar kue subuh-subuh. Pasti bakalan lebih murah. Toh yang penting kebersamaannya.
Acara:
1. Sebaiknya ada acara award untuk almuni BOE yangg sukses di kancah ekonomi, sosial, politik. Ini penting, bagaimanapun juga mereka pernah jadi bagian BOE sebagai tempat mereka menempa skill, leadership, dan berorganisasi.
2. Ada semacam buku booklet sederhana yang menggambarkan sejarah singkat BOE dan keadaan BOE skarang. (Penting nih buat yang generasi muda BOE untuk nambah link dan cari dana plus isinya tentang persiapan dana pensiun Mas Karnoe).
3. Ada acara hiburan kecil-kecilan, ini bisa dari anak-anak BOE sekarag untuk menyiapkannya, siapa tahu ada senior yg mau nyumbang lagu. (Organ tunggal juga okey, setau saya ada banyak anak BOE yang bisa main musik, ada anak Kuksa/Posa yang juga anak BOE biasanya kan bisa maen gitar atau keyboard).
4. Ada acara pengumpulan dana Mas Karnoe (versi on the spot). Terus terang versi on the spot ini lebih cepat kalau mau cari duit. Saya sewaktu di senat dalam semalam bisa dapat Rp2 juta di acara buka puasa ILUNI FEUI di hotel Sahid, padahal cuma menjual pin yang saya hargain satunya Rp50 ribu. Dananya waktu itu full untuk kegiatan sosial bernama FEUI Care.
5. Kalo mau mengadakan seminar, lebih baik acaranya lebih bersifat santai, bisa diskusi mengenai kancah BOE dari almuni-alumninya. Kita bisa bagi per-angkatan, 70an, 80an, 90an, 2000an, dan juga generasi paling terakhir. Plus cerita-cerita dari Mas Karnoe sebagai penghubung antar generasi di BOE.
6. Penting banget memastikan alumni-alumni yang punya nama besar untuk hadir, ini bisa jadi daya tarik tersendiri. Undang mereka jadi keynote speaker, kalo bisa juga undang Dekan sekalian untuk beri sambutan. Ini bisa jadi cara menunjukan kelas acara ini yang "signifikan dan meriah".
7. Pastikan produk-produk BOE yang ada dari dulu sampai sekarang ter-display dengan baik. Pasti bakal ada yang mau beli produk BOE sekarang dengan embel-embel nostalgia ketika mereka masih jado anggota BOE.
8. Ini bisa dimanfaatkan juga buat Launching bukunya Jagat, “Apa dan Siapa Alumni FEUI” kerjasama dengan LP3ES. Ini moment yang "aji mumpung" jadi tidak usah keluar dana lagi untuk membuat acara khusus launching bukunya Jagat. Menurut saya, sayang banget kalo bukunya Jagat tidak di-launching melalui sebuah acara khusus. (Tapi kalau mau patungan dana launching di acara ini bisa juga diomongin selanjutnya)
Pencarian Dana untuk Acara:
Kalau mau minta dana, sebaiknya jangan cuma modal proposal doank.
Jual agenda UI, atau dipaket dengan produk lain, mark up harganya berapa kali lipat, bilang selisih dana buat sumbangan acara ulang tahun BOE yang ke-30, sekalian diselipkan undangan dan bukti partisipasi sumbangan dana untuk acaranya, dan tawarkan juga siapa tahu ada yang mau menyumbang lebih. Juga tawarkan untuk sumbangan pensiunan Mas Karnoe. Jangan lupa jelaskan siapa Mas Karnoe dan sampai sejauhmana keadaannya sekarang (kalau yg ini bisa saja di-keep dulu, sebenarnya pengumpulan dana pensiun Mas Karnoe bisa sewaktu acara nanti, takutnya alumni di awal udah gerah duluan ketika disodorin sumbangan sana-sini).
Output dari acara ini (saya harapkan), makin eratnya link sesama alumni BOE, adanya tawaran kerjasama menarik untuk BOE saat ini, dan dana persiapan pensiunan Mas Karnoe yang meningkat secara signifikan.
Semoga masukan-masukannya berguna.
Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik dan Komposisi Investasi Indonesia yang Tidak Berimbang
Pada tanggal 27 Maret 2008 lalu, United Nations of Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), yaitu Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia-Pasifik meluncurkan buku Survey Sosial Ekonomi Asia-Pasifik 2008, yaitu suatu laporan rutin setiap tahun dalam menggambarkan fenomena pembangunan sosial ekonomi di region Asia-Pasifik.
Dalam laporan tersebut, UNESCAP memprediksi bahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik tahun 2008 sebesar 7,8 persen, menurun dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 8,2 persen. Walaupun demikian, prediksi ini masih merupakan sebuah kinerja ekonomi yang baik di tengah lingkungan kondisi eksternal ekonomi dunia yang semakin sulit. Kondisi serupa pula dialami region Asia Tenggara, yang diprediksikan hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 6,2 persen tahun 2007 menjadi 5,8 persen pada tahun 2008.
Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Asia-Pasifik tidak terlepas dari dampak krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, dan hingga kini perhitungan kerugian yang dialami lemabaga keuangan masih terus bertambah besar. Beruntungnya, penurunan pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik tidak menjadi terlalu parah dengan adanya Cina dan India yang saat ini menjadi lokomotif terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, dampak penurunan pertumbuhan yang ada dapat terkompensasi dengan pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang terus menggeliat.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Prediksi yang dilakukan UNESCAP, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 diperkirakan sama dengan tahun 2007, yaitu sebesar 6,2 persen. Di tahun 2007, ekspor dan konsumsi rumah tangga dianggap menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah semakin meningkatnya harga minyak internasional dan barang-barang komoditi.
Investasi, secara umum, mengalami peningkatan pertumbuhan tiga kali lipat dari tahun 2006 sebesar 2,9 persen menjadi 8,7 persen di tahun 2007. Kemudian, dengan cadangan devisa Indonesia sebesar USD 56,9 miliar per Desember 2007 dan juga surplus neraca berjalan sebesar USD 11,5 miliar, dengan ini Indonesia masih dapat dikatakan dalam posisi yang aman menghadapi dampak yang mungkin terjadi akibat resesi ekonomi Amerika Serikat.
Komposisi Investasi di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah dikatakan membaik dengan melebihi angka 6 persen, namun hal ini masih saja belum mampu membuat sektor riil dalam hal investasi untuk penyediaan lapangan kerja, dan penurunan jumlah pengangguran menunjukkan perbaikan secara signifikan.
Apabila kita melihat variabel Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dalam menunjukkan jumlah investasi di Indonesia, terlihat komposisi yang sangat tidak berimbang. Pada tahun 2007, sektor bangunan nilai persentase terhadap total PMTDB mendominasi sebesar 75,9 persen, sedangkan mesin dan peralatan sebesar 14,91 persen, dan transportasi hanya sebesar 5,43 persen. Dengan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan komposisi yang signifikan sejak Indonesia setelah krisis ekonomi 1997, yaitu di mana pada tahun 2000 persentase terhadap total PMTDB dari sektor bangunan mendominasi 76,05, mesin dan peralatan 13,34 persen, dan transportasi 7,07 persen.
Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi dengan investasi pada mesin dan peralatan masih di bawah seperlima dari total PMTD. Pada satu sisi, peningkatan investasi dengan menunjukkan peningkatan pula pada mesin dan peralatan mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas produksi di sektor industri manufaktur. Begitu pula pada transportasi, di mana hanya rata-rata 5-6 persen dari total PMTDB, menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan investasi terbilang masih sangat rendah. Padahal, transportasi seperti pembangunan jalan untuk mendukung akses produksi dan distribusi merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung proses penyaluran bahan baku produksi agar mudah tersalurkan dan juga mendukung kemudahan distribusi hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, peran transportasi seharusnya juga harus menjadi bagian prioritas investasi yang perlu dipikirkan dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia.
Dengan sektor bangunan yang masih sangat mendominasi hampir tiga-per-empat dari total PMTDB hingga saat ini, tentu saja peningkatan investasi yang ada belum berdampak dengan meningkatnya kapasitas produksi sektor manufaktur secara keseluruhan dan juga penyerapan tenaga kerja yang besar. Apabila sektor bangunan atau konstruksi yang terjadi didominasi pada pembangunan konstruksi sipil dan pabrik, tentu merupakan hal yang baik dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun nyatanya, sektor bangunan dan konstruksi yang terjadi adalah banyak didominasi oleh sektor properti, pusat perbelanjaan moderen, perumahan, apartemen dan kondominium yang tentu lebih bias pada pusat perkotaan, serta tidak menunjukkan investasi yang akan meningkatkan kapasitas produksi manufaktur dalam jangka panjang.
Akan semakin terlihat bagaimana dominasi sektor bangunan dengan melihat analisa dan statistik perumahan yang ada, di mana diperkirakan pertambahan kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahun rata-rata sebesar 800.000 unit rumah baru, sedangkan apartemen baru di Jabotabek diperkirakan di tahun 2007 lalu terjadi pertambahan sebesar 40.000 unit apartemen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat bila membandingkan dengan periode 1981-1999 dengan pertambahan rata-rata 25.000 unit apartemen.
Berdasarkan hal demikian, tentu saja semakin memperlihatkan bahwa pada komposisi pembentuk investasi di Indonesia sangatlah tidak berimbang, dan gejala ini sepertinya akan terus-menerus berlangsung selama tidak ada upaya optimal dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia dengan memperhatikan peningkatan kapasitas produksi serta dukungan infrastruktur yang semakin membaik.
Akan sangatlah beresiko apabila perumbuhan ekonomi Indonesia terus-menerus didorong oleh peningkatan konsumsi yang lebih bergantung dengan kapasitas produksi yang sudah ada, dan peningkatan ekspor yang lebih didorong oleh peningkatan harga komoditi internasional. Semua hal tersebut adalah bersifat jangka pendek dan tidak memberikan jaminan akan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara berkelanjutan disertai peningkatan lapangan kerja dan penurunan jumlah pengangguran secara signifikan.
Dengan ini, diperlukanlah berbagai upaya yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dan dunia usaha dengan tidak hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan investasi saja, namun juga berupaya membuat komposisi pembentuk investasi di dalamnya menjadi lebih berimbang. Dengan ini, ke depan, perekonomian Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang melanda Asia-Pasifik, namun juga mampu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dalam laporan tersebut, UNESCAP memprediksi bahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik tahun 2008 sebesar 7,8 persen, menurun dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 8,2 persen. Walaupun demikian, prediksi ini masih merupakan sebuah kinerja ekonomi yang baik di tengah lingkungan kondisi eksternal ekonomi dunia yang semakin sulit. Kondisi serupa pula dialami region Asia Tenggara, yang diprediksikan hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 6,2 persen tahun 2007 menjadi 5,8 persen pada tahun 2008.
Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Asia-Pasifik tidak terlepas dari dampak krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, dan hingga kini perhitungan kerugian yang dialami lemabaga keuangan masih terus bertambah besar. Beruntungnya, penurunan pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik tidak menjadi terlalu parah dengan adanya Cina dan India yang saat ini menjadi lokomotif terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, dampak penurunan pertumbuhan yang ada dapat terkompensasi dengan pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang terus menggeliat.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Prediksi yang dilakukan UNESCAP, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 diperkirakan sama dengan tahun 2007, yaitu sebesar 6,2 persen. Di tahun 2007, ekspor dan konsumsi rumah tangga dianggap menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah semakin meningkatnya harga minyak internasional dan barang-barang komoditi.
Investasi, secara umum, mengalami peningkatan pertumbuhan tiga kali lipat dari tahun 2006 sebesar 2,9 persen menjadi 8,7 persen di tahun 2007. Kemudian, dengan cadangan devisa Indonesia sebesar USD 56,9 miliar per Desember 2007 dan juga surplus neraca berjalan sebesar USD 11,5 miliar, dengan ini Indonesia masih dapat dikatakan dalam posisi yang aman menghadapi dampak yang mungkin terjadi akibat resesi ekonomi Amerika Serikat.
Komposisi Investasi di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah dikatakan membaik dengan melebihi angka 6 persen, namun hal ini masih saja belum mampu membuat sektor riil dalam hal investasi untuk penyediaan lapangan kerja, dan penurunan jumlah pengangguran menunjukkan perbaikan secara signifikan.
Apabila kita melihat variabel Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dalam menunjukkan jumlah investasi di Indonesia, terlihat komposisi yang sangat tidak berimbang. Pada tahun 2007, sektor bangunan nilai persentase terhadap total PMTDB mendominasi sebesar 75,9 persen, sedangkan mesin dan peralatan sebesar 14,91 persen, dan transportasi hanya sebesar 5,43 persen. Dengan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan komposisi yang signifikan sejak Indonesia setelah krisis ekonomi 1997, yaitu di mana pada tahun 2000 persentase terhadap total PMTDB dari sektor bangunan mendominasi 76,05, mesin dan peralatan 13,34 persen, dan transportasi 7,07 persen.
Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi dengan investasi pada mesin dan peralatan masih di bawah seperlima dari total PMTD. Pada satu sisi, peningkatan investasi dengan menunjukkan peningkatan pula pada mesin dan peralatan mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas produksi di sektor industri manufaktur. Begitu pula pada transportasi, di mana hanya rata-rata 5-6 persen dari total PMTDB, menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan investasi terbilang masih sangat rendah. Padahal, transportasi seperti pembangunan jalan untuk mendukung akses produksi dan distribusi merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung proses penyaluran bahan baku produksi agar mudah tersalurkan dan juga mendukung kemudahan distribusi hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, peran transportasi seharusnya juga harus menjadi bagian prioritas investasi yang perlu dipikirkan dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia.
Dengan sektor bangunan yang masih sangat mendominasi hampir tiga-per-empat dari total PMTDB hingga saat ini, tentu saja peningkatan investasi yang ada belum berdampak dengan meningkatnya kapasitas produksi sektor manufaktur secara keseluruhan dan juga penyerapan tenaga kerja yang besar. Apabila sektor bangunan atau konstruksi yang terjadi didominasi pada pembangunan konstruksi sipil dan pabrik, tentu merupakan hal yang baik dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun nyatanya, sektor bangunan dan konstruksi yang terjadi adalah banyak didominasi oleh sektor properti, pusat perbelanjaan moderen, perumahan, apartemen dan kondominium yang tentu lebih bias pada pusat perkotaan, serta tidak menunjukkan investasi yang akan meningkatkan kapasitas produksi manufaktur dalam jangka panjang.
Akan semakin terlihat bagaimana dominasi sektor bangunan dengan melihat analisa dan statistik perumahan yang ada, di mana diperkirakan pertambahan kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahun rata-rata sebesar 800.000 unit rumah baru, sedangkan apartemen baru di Jabotabek diperkirakan di tahun 2007 lalu terjadi pertambahan sebesar 40.000 unit apartemen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat bila membandingkan dengan periode 1981-1999 dengan pertambahan rata-rata 25.000 unit apartemen.
Berdasarkan hal demikian, tentu saja semakin memperlihatkan bahwa pada komposisi pembentuk investasi di Indonesia sangatlah tidak berimbang, dan gejala ini sepertinya akan terus-menerus berlangsung selama tidak ada upaya optimal dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia dengan memperhatikan peningkatan kapasitas produksi serta dukungan infrastruktur yang semakin membaik.
Akan sangatlah beresiko apabila perumbuhan ekonomi Indonesia terus-menerus didorong oleh peningkatan konsumsi yang lebih bergantung dengan kapasitas produksi yang sudah ada, dan peningkatan ekspor yang lebih didorong oleh peningkatan harga komoditi internasional. Semua hal tersebut adalah bersifat jangka pendek dan tidak memberikan jaminan akan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara berkelanjutan disertai peningkatan lapangan kerja dan penurunan jumlah pengangguran secara signifikan.
Dengan ini, diperlukanlah berbagai upaya yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dan dunia usaha dengan tidak hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan investasi saja, namun juga berupaya membuat komposisi pembentuk investasi di dalamnya menjadi lebih berimbang. Dengan ini, ke depan, perekonomian Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang melanda Asia-Pasifik, namun juga mampu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
50 tahun Indonesia-Jepang dan Peluang Investasi Jepang di Indonesia
Hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia yang telah menapaki usia 50 tahun menyiratkan bahwa Jepang tidak hanya memiliki keterkaitan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, namun juga sebuah hubungan yang telah diterjemahkan melalui peran Jepang yang cukup besar dalam perkembangan perdagangan, investasi, dan pembangunan di Indonesia.
Peran Jepang di Indonesia
Pasca krisis ekonomi, Jepang merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pinjaman luar negeri Indonesia. Pada tahun 2000 saja, saat itu pinjaman luar negeri Indonesia dari Jepang mencapai USD41,3 miliar. Secara bilateral, Jepang pada tahun sama berkontribusi sebesar 67,9 persen dari total pinjaman bilateral Indonesia. Hal ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya berkontribusi sebesar 6,2 persen dan Jerman 6,7 persen. Selain itu, Jepang juga turut memberikan kontribusi pinjaman luar negeri ke Indonesia melalui lembaga multilateral seperti IBRD dan Asian Development Bank.
Dari sisi perdagangan, peran Jepang terhadap Indonesia juga sangat penting. Pada tahun 1990 Jepang sudah mencatat kontribusi 39,4 persen dari total ekspor Indonesia, sedangkan pada sisi impor sebesar 23,6 persen.
Namun seiring perkembangan waktu, catatan mengenai dominasi peran Jepang di Indonesia pun semakin diwarnai persaingan ketat dengan negara-negara lain. Hal ini seiring dengan pemetaan pasar internasional yang berubah, terutama dengan munculnya Cina dan India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, selain itu Indonesia juga mulai mendiversifikasi target dengan membidik pasar Uni Eropa.
Kendala Ekonomi Jepang
Jepang saat ini juga menghadapi kendala terkait dengan gejala pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksikan mengalami pelambatan. Ini bermula pada krisis kredit perumahan subprime mortgage di Amerika Serikat, yang kemudian secara tidak langsung memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian Jepang.
Hal ini terjadi mengingat keterkaitan ekonomi Jepang dengan Amerika Serikat sangatlah besar. Berdasarkan urutan negara-negara pemasok utama ke Jepang, per Januari-Juni 2007, Amerika Serikat menduduki posisi kedua terbesar (11,91 persen) setelah Cina pada urutan teratas (20,78 persen). Selain itu, semakin meningkatnya harga minyak internasional juga menjadi tekanan besar bagi Jepang yang tidak memiliki sumber daya migas domestik untuk mencukupi kebutuhan aktivitas ekonominya, di mana hal ini tentu menjadi sangat tergantung pada pasokan negara-negara penghasil minyak dan gas.
Peluang bagi Indonesia
Untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Jepang terus berupaya memelihara hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya selain Amerika Serikat, salah satunya adalah Indonesia menjadi sangat penting, di mana sebagai negara ASEAN yang menjadi importir terbesar ke Jepang. Indonesia berdasarkan sudut pandang Jepang, merupakan negara yang secara geopolitik dan strategis penting dalam penyediaan energi dan bahan baku lainnya.
Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (Economic Partnership Agreement) yang baru saja ditandatangani tahun 2007 lalu menandakan secercah peluang tersendiri bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Program kemitraan ini diperkirakan dapat menciptakan peluang bisnis mencapai USD65 miliar pada tahun 2010. Selain itu, diharapkan akan memberikan dampak positif pada peningkatan industri manufaktur di Indonesia dengan proses teknologi, kualitas produksi, standar produksi, dan penyediaan informasi pasar yang lebih baik.
Hambatan Ekonomi di Indonesia
Namun, pada kondisi iklim investasi Indonesia sendiri masih menyisakan pekerjaan yang masih banyak seiring masih belum terciptanya perbaikan infrastruktur, masih terjadinya ketidakpastian regulasi, pasar tenaga kerja yang cenderung kaku, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta yang belum optimal.
Dengan demikian, keuntungan dari upaya kemitraan yang dihembuskan Jepang ke Indonesia menjadi akan sangat bergantung pada sejauh mana minat pelaku usaha untuk memanfaatkan moment tersebut, dan juga seberapa besar upaya pembangunan kapasitas (capacity building) dalam pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi seefektif mungkin.
Pemerintah Indonesia harus pro aktif dan terus-menerus melakukan upaya memperbaiki kepercayaan bisnis (business confidence) investor terhadap Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia masih terus berputar-putar pada hal yang kurang substansial, terutama menjelang Pemilu 2009, tentu saja akan banyak momentum positif yang menjadi terlupakan, yaitu dalam hal perbaikan iklim investasi dan upaya mendorong sektor riil. Apabila demikian, seperti yang dikemukan sebelumnya, perayaan hubungan bilateral Indonesia-Jepang ke-50 dan upaya kemitraan ekonomi yang coba dibangun akan menjadi hanya sebatas ritual perayaan dan perjanjian di atas kertas. Dengan ini, bisa jadi Indonesia semakin kehilangan arah akan kondisi dunia yang semakin datar (the world is flat).
Peran Jepang di Indonesia
Pasca krisis ekonomi, Jepang merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pinjaman luar negeri Indonesia. Pada tahun 2000 saja, saat itu pinjaman luar negeri Indonesia dari Jepang mencapai USD41,3 miliar. Secara bilateral, Jepang pada tahun sama berkontribusi sebesar 67,9 persen dari total pinjaman bilateral Indonesia. Hal ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya berkontribusi sebesar 6,2 persen dan Jerman 6,7 persen. Selain itu, Jepang juga turut memberikan kontribusi pinjaman luar negeri ke Indonesia melalui lembaga multilateral seperti IBRD dan Asian Development Bank.
Dari sisi perdagangan, peran Jepang terhadap Indonesia juga sangat penting. Pada tahun 1990 Jepang sudah mencatat kontribusi 39,4 persen dari total ekspor Indonesia, sedangkan pada sisi impor sebesar 23,6 persen.
Namun seiring perkembangan waktu, catatan mengenai dominasi peran Jepang di Indonesia pun semakin diwarnai persaingan ketat dengan negara-negara lain. Hal ini seiring dengan pemetaan pasar internasional yang berubah, terutama dengan munculnya Cina dan India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, selain itu Indonesia juga mulai mendiversifikasi target dengan membidik pasar Uni Eropa.
Kendala Ekonomi Jepang
Jepang saat ini juga menghadapi kendala terkait dengan gejala pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksikan mengalami pelambatan. Ini bermula pada krisis kredit perumahan subprime mortgage di Amerika Serikat, yang kemudian secara tidak langsung memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian Jepang.
Hal ini terjadi mengingat keterkaitan ekonomi Jepang dengan Amerika Serikat sangatlah besar. Berdasarkan urutan negara-negara pemasok utama ke Jepang, per Januari-Juni 2007, Amerika Serikat menduduki posisi kedua terbesar (11,91 persen) setelah Cina pada urutan teratas (20,78 persen). Selain itu, semakin meningkatnya harga minyak internasional juga menjadi tekanan besar bagi Jepang yang tidak memiliki sumber daya migas domestik untuk mencukupi kebutuhan aktivitas ekonominya, di mana hal ini tentu menjadi sangat tergantung pada pasokan negara-negara penghasil minyak dan gas.
Peluang bagi Indonesia
Untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Jepang terus berupaya memelihara hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya selain Amerika Serikat, salah satunya adalah Indonesia menjadi sangat penting, di mana sebagai negara ASEAN yang menjadi importir terbesar ke Jepang. Indonesia berdasarkan sudut pandang Jepang, merupakan negara yang secara geopolitik dan strategis penting dalam penyediaan energi dan bahan baku lainnya.
Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (Economic Partnership Agreement) yang baru saja ditandatangani tahun 2007 lalu menandakan secercah peluang tersendiri bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Program kemitraan ini diperkirakan dapat menciptakan peluang bisnis mencapai USD65 miliar pada tahun 2010. Selain itu, diharapkan akan memberikan dampak positif pada peningkatan industri manufaktur di Indonesia dengan proses teknologi, kualitas produksi, standar produksi, dan penyediaan informasi pasar yang lebih baik.
Hambatan Ekonomi di Indonesia
Namun, pada kondisi iklim investasi Indonesia sendiri masih menyisakan pekerjaan yang masih banyak seiring masih belum terciptanya perbaikan infrastruktur, masih terjadinya ketidakpastian regulasi, pasar tenaga kerja yang cenderung kaku, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta yang belum optimal.
Dengan demikian, keuntungan dari upaya kemitraan yang dihembuskan Jepang ke Indonesia menjadi akan sangat bergantung pada sejauh mana minat pelaku usaha untuk memanfaatkan moment tersebut, dan juga seberapa besar upaya pembangunan kapasitas (capacity building) dalam pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi seefektif mungkin.
Pemerintah Indonesia harus pro aktif dan terus-menerus melakukan upaya memperbaiki kepercayaan bisnis (business confidence) investor terhadap Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia masih terus berputar-putar pada hal yang kurang substansial, terutama menjelang Pemilu 2009, tentu saja akan banyak momentum positif yang menjadi terlupakan, yaitu dalam hal perbaikan iklim investasi dan upaya mendorong sektor riil. Apabila demikian, seperti yang dikemukan sebelumnya, perayaan hubungan bilateral Indonesia-Jepang ke-50 dan upaya kemitraan ekonomi yang coba dibangun akan menjadi hanya sebatas ritual perayaan dan perjanjian di atas kertas. Dengan ini, bisa jadi Indonesia semakin kehilangan arah akan kondisi dunia yang semakin datar (the world is flat).
Australian Leadership Awards Scholarships
Applications for the 2009 ALA intake open on 01 April 2008 and close 30 June 2008.
The Australian Leadership Awards (ALA) Scholarships are a component of a regional program that aims to develop leadership and build partnerships and linkages within the Asia-Pacific.
They are intended for those who are already leaders or have the potential to assume leadership roles that can influence social and economic policy reform and development outcomes, both in their own countries and in the Asia-Pacific region. The ALA program comprises of Scholarships and Fellowships.
ALA Scholarships are academically elite awards offered to high achievers from the Asia-Pacific region each year to undertake postgraduate study (Masters or Doctorate) and a Leadership Development Program in Australia.
Selection for ALA Scholarships is highly competitive, based on leadership qualities and on academic excellence.
ALA Scholarships are an investment in the future of the Asia-Pacific region. In this regard, ALA scholars are required to return to their home country or the region for two years after they have completed their studies.
In future years, ALA scholars will belong to a unique group - the Australian Scholarships Alumni Network (ASAN) - that will maintain strong and enduring links to Australia. Managed by AusAID as part of Australia's overseas aid program, ALA Scholarships are open only to citizens of countries in the Asia-Pacific region with which Australia has a significant aid program.
Objectives of ALA Scholarships
ALA Scholarships aim to:
- develop a cadre of leaders advancing regional reform, development and governance
- increase exchange of knowledge and information within the region
- build common purpose and understanding between Australia and the region
- build capacity to address priority regional issues
- build effective networks between Australia and the region
- demonstrate the benefits of Australian education through the provision of high quality education.
Leadership Development Program (LDP)
Through the enhancement of leadership skills, ALA Scholarships seek to empower awardees to participate in social and economic policy and development outcomes in their own countries and in the region. Current and future leaders in the Asia-Pacific region are provided a unique opportunity to explore and harness their leadership potential.
AusAID has invested A$10.128 million over a four year period to deliver a comprehensive Leadership Development Program (LDP) to all ALA scholars.
The LDP comprises a three day conference in Canberra, regional workshops and leadership coaching and practice opportunities. The LDP increases skills in leadership and enhances participants understanding of the challenges at national, regional and global levels. LDP aims to help scholars realise their full leadership potential and provides important networking and collaborative opportunities for ALA scholars.
The LDP component of the ALA Scholarship is a valuable opportunity that is not offered through any other scholarship program in the Asia-Pacific region.
Fields of study
Awards are open to all fields of study, however, study programs that relate to the priority themes of international trade, pandemics, security and climate change (including clean energy) are encouraged. Scholarships are not available for military training, or training in areas related to nuclear technology and flying aircraft.
Levels of study
An ALA Scholarship enables candidates to undertake studies leading to a Masters or Doctorate degree in Australia. It does not include Graduate Diplomas, with the exception of those Masters courses that require the completion of a Graduate Diploma as part of the Masters degree.
Who should apply
Outstanding applicants with:
- a very high level of academic achievement at undergraduate and/or postgraduate level
- a high level of English language proficiency
- demonstrated leadership potential and good prospects to influence social and economic policy reform and development outcomes in their home country and in the Asia-Pacific region
- a commitment to participate ASAN on their return home.
See also ALA Scholarships fact sheet [PDF 224KB]
(Read More)
The Australian Leadership Awards (ALA) Scholarships are a component of a regional program that aims to develop leadership and build partnerships and linkages within the Asia-Pacific.
They are intended for those who are already leaders or have the potential to assume leadership roles that can influence social and economic policy reform and development outcomes, both in their own countries and in the Asia-Pacific region. The ALA program comprises of Scholarships and Fellowships.
ALA Scholarships are academically elite awards offered to high achievers from the Asia-Pacific region each year to undertake postgraduate study (Masters or Doctorate) and a Leadership Development Program in Australia.
Selection for ALA Scholarships is highly competitive, based on leadership qualities and on academic excellence.
ALA Scholarships are an investment in the future of the Asia-Pacific region. In this regard, ALA scholars are required to return to their home country or the region for two years after they have completed their studies.
In future years, ALA scholars will belong to a unique group - the Australian Scholarships Alumni Network (ASAN) - that will maintain strong and enduring links to Australia. Managed by AusAID as part of Australia's overseas aid program, ALA Scholarships are open only to citizens of countries in the Asia-Pacific region with which Australia has a significant aid program.
Objectives of ALA Scholarships
ALA Scholarships aim to:
- develop a cadre of leaders advancing regional reform, development and governance
- increase exchange of knowledge and information within the region
- build common purpose and understanding between Australia and the region
- build capacity to address priority regional issues
- build effective networks between Australia and the region
- demonstrate the benefits of Australian education through the provision of high quality education.
Leadership Development Program (LDP)
Through the enhancement of leadership skills, ALA Scholarships seek to empower awardees to participate in social and economic policy and development outcomes in their own countries and in the region. Current and future leaders in the Asia-Pacific region are provided a unique opportunity to explore and harness their leadership potential.
AusAID has invested A$10.128 million over a four year period to deliver a comprehensive Leadership Development Program (LDP) to all ALA scholars.
The LDP comprises a three day conference in Canberra, regional workshops and leadership coaching and practice opportunities. The LDP increases skills in leadership and enhances participants understanding of the challenges at national, regional and global levels. LDP aims to help scholars realise their full leadership potential and provides important networking and collaborative opportunities for ALA scholars.
The LDP component of the ALA Scholarship is a valuable opportunity that is not offered through any other scholarship program in the Asia-Pacific region.
Fields of study
Awards are open to all fields of study, however, study programs that relate to the priority themes of international trade, pandemics, security and climate change (including clean energy) are encouraged. Scholarships are not available for military training, or training in areas related to nuclear technology and flying aircraft.
Levels of study
An ALA Scholarship enables candidates to undertake studies leading to a Masters or Doctorate degree in Australia. It does not include Graduate Diplomas, with the exception of those Masters courses that require the completion of a Graduate Diploma as part of the Masters degree.
Who should apply
Outstanding applicants with:
- a very high level of academic achievement at undergraduate and/or postgraduate level
- a high level of English language proficiency
- demonstrated leadership potential and good prospects to influence social and economic policy reform and development outcomes in their home country and in the Asia-Pacific region
- a commitment to participate ASAN on their return home.
See also ALA Scholarships fact sheet [PDF 224KB]
(Read More)
Call for Papers Sidang Pleno ISEI XIII
Ada sebuah kesempatan menarik yang sayang kalo tidak diikuti:
Semoga saya sempat mengirimkan paper untuk acara ini
Call for Papers Sidang Pleno ISEI XIII
Mataram, 17-18 Juli 2008
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengundang para peneliti, pengajar, mahasiswa, praktisi dan pengambil kebijakan ekonomi Indonesia untuk menyajikan makalah pada acara Seminar Sidang Pleno ISEI XIII yang mengambil tema:
Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasionaldalam Era Persaingan Global
Tingginya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kepadatan penduduk di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, telah menyebabkan tingginya kebutuhan energi dan pangan. Tingkat konsumsi energi dalam jumlah besar serta terbatasnya sumber energi akan menimbulkan usaha diversifikasi energi, utamanya energi dari sumber nabati.
Pada sisi lain, pengembangan energi ini berhadapan langsung dengan masalah ketersediaan pangan (trade off antara bio fuel dan food security). Dengan kata lain, dibutuhkan suatu basis ketahanan pangan dan energi yang kuat dalam menghadapi era persaingan global.
Mampukah Indonesia menghadapi permasalahan ini? Apakah strategic pricing policy vs. income stabilization dapat digunakan untuk memperkuat basis ketahanan pangan dan energi? Haruskah cheap pricing policy tetap dipertahankan?
Makalah yang dikirim harus berkaitan dengan tema, orisinil, belum pernah dipublikasikan, dengan panjang maksimum 10 ribu kata.
Penulis diminta menyerahkan makalah lengkap paling lambat 31 Mei 2008, kepada:
Panitia Pengarah Sidang Pleno XIIIPengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)Jl. Daksa IV No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110E-mail: sekretariat@isei.or.id atau irwan.suryanto@yahoo.com
Makalah yang diterima akan diumumkan paling lambat pada tanggal 13 Juni 2008.Untuk setiap makalahyang diterima, ISEI akan membiayai satu orang penulis untuk memberikan presentasi di acara Seminar Sidang Pleno ISEI XIII di Mataram.Makalah yang diterima akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Indonesia, setelah melalui proses review artikel jurnal.
Semoga saya sempat mengirimkan paper untuk acara ini
Call for Papers Sidang Pleno ISEI XIII
Mataram, 17-18 Juli 2008
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengundang para peneliti, pengajar, mahasiswa, praktisi dan pengambil kebijakan ekonomi Indonesia untuk menyajikan makalah pada acara Seminar Sidang Pleno ISEI XIII yang mengambil tema:
Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasionaldalam Era Persaingan Global
Tingginya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kepadatan penduduk di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, telah menyebabkan tingginya kebutuhan energi dan pangan. Tingkat konsumsi energi dalam jumlah besar serta terbatasnya sumber energi akan menimbulkan usaha diversifikasi energi, utamanya energi dari sumber nabati.
Pada sisi lain, pengembangan energi ini berhadapan langsung dengan masalah ketersediaan pangan (trade off antara bio fuel dan food security). Dengan kata lain, dibutuhkan suatu basis ketahanan pangan dan energi yang kuat dalam menghadapi era persaingan global.
Mampukah Indonesia menghadapi permasalahan ini? Apakah strategic pricing policy vs. income stabilization dapat digunakan untuk memperkuat basis ketahanan pangan dan energi? Haruskah cheap pricing policy tetap dipertahankan?
Makalah yang dikirim harus berkaitan dengan tema, orisinil, belum pernah dipublikasikan, dengan panjang maksimum 10 ribu kata.
Penulis diminta menyerahkan makalah lengkap paling lambat 31 Mei 2008, kepada:
Panitia Pengarah Sidang Pleno XIIIPengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)Jl. Daksa IV No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110E-mail: sekretariat@isei.or.id atau irwan.suryanto@yahoo.com
Makalah yang diterima akan diumumkan paling lambat pada tanggal 13 Juni 2008.Untuk setiap makalahyang diterima, ISEI akan membiayai satu orang penulis untuk memberikan presentasi di acara Seminar Sidang Pleno ISEI XIII di Mataram.Makalah yang diterima akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Indonesia, setelah melalui proses review artikel jurnal.
Subscribe to:
Posts (Atom)