Menko Perekonomian Boediono menjadi kandidat kuat untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia, seorang sosok yang lengkap dengan pengetahuan fiskal dan moneter. Saya rasa, BI akan dipimpin oleh gabungan pemikiran Monetaris dan Keynesian.
Selain itu, seperti yang diberitakan di sini, “Boediono memang terkenal konsisten dikalangan wartawan. Jika tak mau ngomong, ia pun akan konsisten tidak ngomong hingga waktunya.”
Ini bisa menjadi sosok yang bisa menenangkan pasar, berbeda dengan sosok-sosok Gubernur BI, Deputi Senior, ataupun Deputi lainnya yang seringkali memberikan statement tertentu, baik mengenai BI-rate atau seputar Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur belum disepakati.
Ini akibat tidak adanya sistem Monetary Policy Framework Speaking Restrictions seperti yang dilakukan Bank of England. Dalam rangka mencegah terjadinya spekulasi terhadap keputusan tingkat suku bunga atau target inflasi yang akan diputuskan dewan gubernur, Bank of England menentukan batas waktu tertentu yang tidak memperbolehkan anggota dewan gubernur untuk memberikan komentar atau pendapat baik pada seminar ilmiah maupun pada media massa baik secara on atau off record mengenai perkiraan keputusan target kebijakan moneter yang akan diputuskan pada rapat dewan gubernur.
Saya rasa Bank Indonesia perlu juga mulai mengatur hal demikian, agar situasi seperti sekarang di mana mudahnya anggota Dewan Gubernur memberikan statement dapat diminimalisir. Tentunya, statement dari pejabat otoritas kebijakan akan menjadi signalling tersendiri bagi para pemain di pasar. Berbeda kondisinya dengan statement-statement yang terlontar dari "pengamat" ekonomi yang berseliweran di berbagai media.
Hanya sekedar catatan-catatan, pikiran-pikiran yang mengalir secara random, refleksi hidup, dan ide-ide yang sayang untuk hanya dimarjinalkan di dalam kepala.
Showing posts with label Indonesian Economy. Show all posts
Showing posts with label Indonesian Economy. Show all posts
Friday, April 4, 2008
Thursday, April 3, 2008
Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik dan Komposisi Investasi Indonesia yang Tidak Berimbang
Pada tanggal 27 Maret 2008 lalu, United Nations of Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), yaitu Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia-Pasifik meluncurkan buku Survey Sosial Ekonomi Asia-Pasifik 2008, yaitu suatu laporan rutin setiap tahun dalam menggambarkan fenomena pembangunan sosial ekonomi di region Asia-Pasifik.
Dalam laporan tersebut, UNESCAP memprediksi bahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik tahun 2008 sebesar 7,8 persen, menurun dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 8,2 persen. Walaupun demikian, prediksi ini masih merupakan sebuah kinerja ekonomi yang baik di tengah lingkungan kondisi eksternal ekonomi dunia yang semakin sulit. Kondisi serupa pula dialami region Asia Tenggara, yang diprediksikan hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 6,2 persen tahun 2007 menjadi 5,8 persen pada tahun 2008.
Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Asia-Pasifik tidak terlepas dari dampak krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, dan hingga kini perhitungan kerugian yang dialami lemabaga keuangan masih terus bertambah besar. Beruntungnya, penurunan pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik tidak menjadi terlalu parah dengan adanya Cina dan India yang saat ini menjadi lokomotif terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, dampak penurunan pertumbuhan yang ada dapat terkompensasi dengan pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang terus menggeliat.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Prediksi yang dilakukan UNESCAP, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 diperkirakan sama dengan tahun 2007, yaitu sebesar 6,2 persen. Di tahun 2007, ekspor dan konsumsi rumah tangga dianggap menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah semakin meningkatnya harga minyak internasional dan barang-barang komoditi.
Investasi, secara umum, mengalami peningkatan pertumbuhan tiga kali lipat dari tahun 2006 sebesar 2,9 persen menjadi 8,7 persen di tahun 2007. Kemudian, dengan cadangan devisa Indonesia sebesar USD 56,9 miliar per Desember 2007 dan juga surplus neraca berjalan sebesar USD 11,5 miliar, dengan ini Indonesia masih dapat dikatakan dalam posisi yang aman menghadapi dampak yang mungkin terjadi akibat resesi ekonomi Amerika Serikat.
Komposisi Investasi di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah dikatakan membaik dengan melebihi angka 6 persen, namun hal ini masih saja belum mampu membuat sektor riil dalam hal investasi untuk penyediaan lapangan kerja, dan penurunan jumlah pengangguran menunjukkan perbaikan secara signifikan.
Apabila kita melihat variabel Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dalam menunjukkan jumlah investasi di Indonesia, terlihat komposisi yang sangat tidak berimbang. Pada tahun 2007, sektor bangunan nilai persentase terhadap total PMTDB mendominasi sebesar 75,9 persen, sedangkan mesin dan peralatan sebesar 14,91 persen, dan transportasi hanya sebesar 5,43 persen. Dengan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan komposisi yang signifikan sejak Indonesia setelah krisis ekonomi 1997, yaitu di mana pada tahun 2000 persentase terhadap total PMTDB dari sektor bangunan mendominasi 76,05, mesin dan peralatan 13,34 persen, dan transportasi 7,07 persen.
Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi dengan investasi pada mesin dan peralatan masih di bawah seperlima dari total PMTD. Pada satu sisi, peningkatan investasi dengan menunjukkan peningkatan pula pada mesin dan peralatan mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas produksi di sektor industri manufaktur. Begitu pula pada transportasi, di mana hanya rata-rata 5-6 persen dari total PMTDB, menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan investasi terbilang masih sangat rendah. Padahal, transportasi seperti pembangunan jalan untuk mendukung akses produksi dan distribusi merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung proses penyaluran bahan baku produksi agar mudah tersalurkan dan juga mendukung kemudahan distribusi hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, peran transportasi seharusnya juga harus menjadi bagian prioritas investasi yang perlu dipikirkan dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia.
Dengan sektor bangunan yang masih sangat mendominasi hampir tiga-per-empat dari total PMTDB hingga saat ini, tentu saja peningkatan investasi yang ada belum berdampak dengan meningkatnya kapasitas produksi sektor manufaktur secara keseluruhan dan juga penyerapan tenaga kerja yang besar. Apabila sektor bangunan atau konstruksi yang terjadi didominasi pada pembangunan konstruksi sipil dan pabrik, tentu merupakan hal yang baik dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun nyatanya, sektor bangunan dan konstruksi yang terjadi adalah banyak didominasi oleh sektor properti, pusat perbelanjaan moderen, perumahan, apartemen dan kondominium yang tentu lebih bias pada pusat perkotaan, serta tidak menunjukkan investasi yang akan meningkatkan kapasitas produksi manufaktur dalam jangka panjang.
Akan semakin terlihat bagaimana dominasi sektor bangunan dengan melihat analisa dan statistik perumahan yang ada, di mana diperkirakan pertambahan kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahun rata-rata sebesar 800.000 unit rumah baru, sedangkan apartemen baru di Jabotabek diperkirakan di tahun 2007 lalu terjadi pertambahan sebesar 40.000 unit apartemen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat bila membandingkan dengan periode 1981-1999 dengan pertambahan rata-rata 25.000 unit apartemen.
Berdasarkan hal demikian, tentu saja semakin memperlihatkan bahwa pada komposisi pembentuk investasi di Indonesia sangatlah tidak berimbang, dan gejala ini sepertinya akan terus-menerus berlangsung selama tidak ada upaya optimal dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia dengan memperhatikan peningkatan kapasitas produksi serta dukungan infrastruktur yang semakin membaik.
Akan sangatlah beresiko apabila perumbuhan ekonomi Indonesia terus-menerus didorong oleh peningkatan konsumsi yang lebih bergantung dengan kapasitas produksi yang sudah ada, dan peningkatan ekspor yang lebih didorong oleh peningkatan harga komoditi internasional. Semua hal tersebut adalah bersifat jangka pendek dan tidak memberikan jaminan akan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara berkelanjutan disertai peningkatan lapangan kerja dan penurunan jumlah pengangguran secara signifikan.
Dengan ini, diperlukanlah berbagai upaya yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dan dunia usaha dengan tidak hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan investasi saja, namun juga berupaya membuat komposisi pembentuk investasi di dalamnya menjadi lebih berimbang. Dengan ini, ke depan, perekonomian Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang melanda Asia-Pasifik, namun juga mampu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dalam laporan tersebut, UNESCAP memprediksi bahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik tahun 2008 sebesar 7,8 persen, menurun dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 8,2 persen. Walaupun demikian, prediksi ini masih merupakan sebuah kinerja ekonomi yang baik di tengah lingkungan kondisi eksternal ekonomi dunia yang semakin sulit. Kondisi serupa pula dialami region Asia Tenggara, yang diprediksikan hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 6,2 persen tahun 2007 menjadi 5,8 persen pada tahun 2008.
Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Asia-Pasifik tidak terlepas dari dampak krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, dan hingga kini perhitungan kerugian yang dialami lemabaga keuangan masih terus bertambah besar. Beruntungnya, penurunan pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik tidak menjadi terlalu parah dengan adanya Cina dan India yang saat ini menjadi lokomotif terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, dampak penurunan pertumbuhan yang ada dapat terkompensasi dengan pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang terus menggeliat.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Prediksi yang dilakukan UNESCAP, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 diperkirakan sama dengan tahun 2007, yaitu sebesar 6,2 persen. Di tahun 2007, ekspor dan konsumsi rumah tangga dianggap menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah semakin meningkatnya harga minyak internasional dan barang-barang komoditi.
Investasi, secara umum, mengalami peningkatan pertumbuhan tiga kali lipat dari tahun 2006 sebesar 2,9 persen menjadi 8,7 persen di tahun 2007. Kemudian, dengan cadangan devisa Indonesia sebesar USD 56,9 miliar per Desember 2007 dan juga surplus neraca berjalan sebesar USD 11,5 miliar, dengan ini Indonesia masih dapat dikatakan dalam posisi yang aman menghadapi dampak yang mungkin terjadi akibat resesi ekonomi Amerika Serikat.
Komposisi Investasi di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah dikatakan membaik dengan melebihi angka 6 persen, namun hal ini masih saja belum mampu membuat sektor riil dalam hal investasi untuk penyediaan lapangan kerja, dan penurunan jumlah pengangguran menunjukkan perbaikan secara signifikan.
Apabila kita melihat variabel Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dalam menunjukkan jumlah investasi di Indonesia, terlihat komposisi yang sangat tidak berimbang. Pada tahun 2007, sektor bangunan nilai persentase terhadap total PMTDB mendominasi sebesar 75,9 persen, sedangkan mesin dan peralatan sebesar 14,91 persen, dan transportasi hanya sebesar 5,43 persen. Dengan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan komposisi yang signifikan sejak Indonesia setelah krisis ekonomi 1997, yaitu di mana pada tahun 2000 persentase terhadap total PMTDB dari sektor bangunan mendominasi 76,05, mesin dan peralatan 13,34 persen, dan transportasi 7,07 persen.
Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi dengan investasi pada mesin dan peralatan masih di bawah seperlima dari total PMTD. Pada satu sisi, peningkatan investasi dengan menunjukkan peningkatan pula pada mesin dan peralatan mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas produksi di sektor industri manufaktur. Begitu pula pada transportasi, di mana hanya rata-rata 5-6 persen dari total PMTDB, menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan investasi terbilang masih sangat rendah. Padahal, transportasi seperti pembangunan jalan untuk mendukung akses produksi dan distribusi merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung proses penyaluran bahan baku produksi agar mudah tersalurkan dan juga mendukung kemudahan distribusi hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, peran transportasi seharusnya juga harus menjadi bagian prioritas investasi yang perlu dipikirkan dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia.
Dengan sektor bangunan yang masih sangat mendominasi hampir tiga-per-empat dari total PMTDB hingga saat ini, tentu saja peningkatan investasi yang ada belum berdampak dengan meningkatnya kapasitas produksi sektor manufaktur secara keseluruhan dan juga penyerapan tenaga kerja yang besar. Apabila sektor bangunan atau konstruksi yang terjadi didominasi pada pembangunan konstruksi sipil dan pabrik, tentu merupakan hal yang baik dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun nyatanya, sektor bangunan dan konstruksi yang terjadi adalah banyak didominasi oleh sektor properti, pusat perbelanjaan moderen, perumahan, apartemen dan kondominium yang tentu lebih bias pada pusat perkotaan, serta tidak menunjukkan investasi yang akan meningkatkan kapasitas produksi manufaktur dalam jangka panjang.
Akan semakin terlihat bagaimana dominasi sektor bangunan dengan melihat analisa dan statistik perumahan yang ada, di mana diperkirakan pertambahan kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahun rata-rata sebesar 800.000 unit rumah baru, sedangkan apartemen baru di Jabotabek diperkirakan di tahun 2007 lalu terjadi pertambahan sebesar 40.000 unit apartemen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat bila membandingkan dengan periode 1981-1999 dengan pertambahan rata-rata 25.000 unit apartemen.
Berdasarkan hal demikian, tentu saja semakin memperlihatkan bahwa pada komposisi pembentuk investasi di Indonesia sangatlah tidak berimbang, dan gejala ini sepertinya akan terus-menerus berlangsung selama tidak ada upaya optimal dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia dengan memperhatikan peningkatan kapasitas produksi serta dukungan infrastruktur yang semakin membaik.
Akan sangatlah beresiko apabila perumbuhan ekonomi Indonesia terus-menerus didorong oleh peningkatan konsumsi yang lebih bergantung dengan kapasitas produksi yang sudah ada, dan peningkatan ekspor yang lebih didorong oleh peningkatan harga komoditi internasional. Semua hal tersebut adalah bersifat jangka pendek dan tidak memberikan jaminan akan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara berkelanjutan disertai peningkatan lapangan kerja dan penurunan jumlah pengangguran secara signifikan.
Dengan ini, diperlukanlah berbagai upaya yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dan dunia usaha dengan tidak hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan investasi saja, namun juga berupaya membuat komposisi pembentuk investasi di dalamnya menjadi lebih berimbang. Dengan ini, ke depan, perekonomian Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang melanda Asia-Pasifik, namun juga mampu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
50 tahun Indonesia-Jepang dan Peluang Investasi Jepang di Indonesia
Hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia yang telah menapaki usia 50 tahun menyiratkan bahwa Jepang tidak hanya memiliki keterkaitan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, namun juga sebuah hubungan yang telah diterjemahkan melalui peran Jepang yang cukup besar dalam perkembangan perdagangan, investasi, dan pembangunan di Indonesia.
Peran Jepang di Indonesia
Pasca krisis ekonomi, Jepang merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pinjaman luar negeri Indonesia. Pada tahun 2000 saja, saat itu pinjaman luar negeri Indonesia dari Jepang mencapai USD41,3 miliar. Secara bilateral, Jepang pada tahun sama berkontribusi sebesar 67,9 persen dari total pinjaman bilateral Indonesia. Hal ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya berkontribusi sebesar 6,2 persen dan Jerman 6,7 persen. Selain itu, Jepang juga turut memberikan kontribusi pinjaman luar negeri ke Indonesia melalui lembaga multilateral seperti IBRD dan Asian Development Bank.
Dari sisi perdagangan, peran Jepang terhadap Indonesia juga sangat penting. Pada tahun 1990 Jepang sudah mencatat kontribusi 39,4 persen dari total ekspor Indonesia, sedangkan pada sisi impor sebesar 23,6 persen.
Namun seiring perkembangan waktu, catatan mengenai dominasi peran Jepang di Indonesia pun semakin diwarnai persaingan ketat dengan negara-negara lain. Hal ini seiring dengan pemetaan pasar internasional yang berubah, terutama dengan munculnya Cina dan India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, selain itu Indonesia juga mulai mendiversifikasi target dengan membidik pasar Uni Eropa.
Kendala Ekonomi Jepang
Jepang saat ini juga menghadapi kendala terkait dengan gejala pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksikan mengalami pelambatan. Ini bermula pada krisis kredit perumahan subprime mortgage di Amerika Serikat, yang kemudian secara tidak langsung memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian Jepang.
Hal ini terjadi mengingat keterkaitan ekonomi Jepang dengan Amerika Serikat sangatlah besar. Berdasarkan urutan negara-negara pemasok utama ke Jepang, per Januari-Juni 2007, Amerika Serikat menduduki posisi kedua terbesar (11,91 persen) setelah Cina pada urutan teratas (20,78 persen). Selain itu, semakin meningkatnya harga minyak internasional juga menjadi tekanan besar bagi Jepang yang tidak memiliki sumber daya migas domestik untuk mencukupi kebutuhan aktivitas ekonominya, di mana hal ini tentu menjadi sangat tergantung pada pasokan negara-negara penghasil minyak dan gas.
Peluang bagi Indonesia
Untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Jepang terus berupaya memelihara hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya selain Amerika Serikat, salah satunya adalah Indonesia menjadi sangat penting, di mana sebagai negara ASEAN yang menjadi importir terbesar ke Jepang. Indonesia berdasarkan sudut pandang Jepang, merupakan negara yang secara geopolitik dan strategis penting dalam penyediaan energi dan bahan baku lainnya.
Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (Economic Partnership Agreement) yang baru saja ditandatangani tahun 2007 lalu menandakan secercah peluang tersendiri bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Program kemitraan ini diperkirakan dapat menciptakan peluang bisnis mencapai USD65 miliar pada tahun 2010. Selain itu, diharapkan akan memberikan dampak positif pada peningkatan industri manufaktur di Indonesia dengan proses teknologi, kualitas produksi, standar produksi, dan penyediaan informasi pasar yang lebih baik.
Hambatan Ekonomi di Indonesia
Namun, pada kondisi iklim investasi Indonesia sendiri masih menyisakan pekerjaan yang masih banyak seiring masih belum terciptanya perbaikan infrastruktur, masih terjadinya ketidakpastian regulasi, pasar tenaga kerja yang cenderung kaku, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta yang belum optimal.
Dengan demikian, keuntungan dari upaya kemitraan yang dihembuskan Jepang ke Indonesia menjadi akan sangat bergantung pada sejauh mana minat pelaku usaha untuk memanfaatkan moment tersebut, dan juga seberapa besar upaya pembangunan kapasitas (capacity building) dalam pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi seefektif mungkin.
Pemerintah Indonesia harus pro aktif dan terus-menerus melakukan upaya memperbaiki kepercayaan bisnis (business confidence) investor terhadap Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia masih terus berputar-putar pada hal yang kurang substansial, terutama menjelang Pemilu 2009, tentu saja akan banyak momentum positif yang menjadi terlupakan, yaitu dalam hal perbaikan iklim investasi dan upaya mendorong sektor riil. Apabila demikian, seperti yang dikemukan sebelumnya, perayaan hubungan bilateral Indonesia-Jepang ke-50 dan upaya kemitraan ekonomi yang coba dibangun akan menjadi hanya sebatas ritual perayaan dan perjanjian di atas kertas. Dengan ini, bisa jadi Indonesia semakin kehilangan arah akan kondisi dunia yang semakin datar (the world is flat).
Peran Jepang di Indonesia
Pasca krisis ekonomi, Jepang merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pinjaman luar negeri Indonesia. Pada tahun 2000 saja, saat itu pinjaman luar negeri Indonesia dari Jepang mencapai USD41,3 miliar. Secara bilateral, Jepang pada tahun sama berkontribusi sebesar 67,9 persen dari total pinjaman bilateral Indonesia. Hal ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya berkontribusi sebesar 6,2 persen dan Jerman 6,7 persen. Selain itu, Jepang juga turut memberikan kontribusi pinjaman luar negeri ke Indonesia melalui lembaga multilateral seperti IBRD dan Asian Development Bank.
Dari sisi perdagangan, peran Jepang terhadap Indonesia juga sangat penting. Pada tahun 1990 Jepang sudah mencatat kontribusi 39,4 persen dari total ekspor Indonesia, sedangkan pada sisi impor sebesar 23,6 persen.
Namun seiring perkembangan waktu, catatan mengenai dominasi peran Jepang di Indonesia pun semakin diwarnai persaingan ketat dengan negara-negara lain. Hal ini seiring dengan pemetaan pasar internasional yang berubah, terutama dengan munculnya Cina dan India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, selain itu Indonesia juga mulai mendiversifikasi target dengan membidik pasar Uni Eropa.
Kendala Ekonomi Jepang
Jepang saat ini juga menghadapi kendala terkait dengan gejala pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksikan mengalami pelambatan. Ini bermula pada krisis kredit perumahan subprime mortgage di Amerika Serikat, yang kemudian secara tidak langsung memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian Jepang.
Hal ini terjadi mengingat keterkaitan ekonomi Jepang dengan Amerika Serikat sangatlah besar. Berdasarkan urutan negara-negara pemasok utama ke Jepang, per Januari-Juni 2007, Amerika Serikat menduduki posisi kedua terbesar (11,91 persen) setelah Cina pada urutan teratas (20,78 persen). Selain itu, semakin meningkatnya harga minyak internasional juga menjadi tekanan besar bagi Jepang yang tidak memiliki sumber daya migas domestik untuk mencukupi kebutuhan aktivitas ekonominya, di mana hal ini tentu menjadi sangat tergantung pada pasokan negara-negara penghasil minyak dan gas.
Peluang bagi Indonesia
Untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Jepang terus berupaya memelihara hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya selain Amerika Serikat, salah satunya adalah Indonesia menjadi sangat penting, di mana sebagai negara ASEAN yang menjadi importir terbesar ke Jepang. Indonesia berdasarkan sudut pandang Jepang, merupakan negara yang secara geopolitik dan strategis penting dalam penyediaan energi dan bahan baku lainnya.
Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (Economic Partnership Agreement) yang baru saja ditandatangani tahun 2007 lalu menandakan secercah peluang tersendiri bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Program kemitraan ini diperkirakan dapat menciptakan peluang bisnis mencapai USD65 miliar pada tahun 2010. Selain itu, diharapkan akan memberikan dampak positif pada peningkatan industri manufaktur di Indonesia dengan proses teknologi, kualitas produksi, standar produksi, dan penyediaan informasi pasar yang lebih baik.
Hambatan Ekonomi di Indonesia
Namun, pada kondisi iklim investasi Indonesia sendiri masih menyisakan pekerjaan yang masih banyak seiring masih belum terciptanya perbaikan infrastruktur, masih terjadinya ketidakpastian regulasi, pasar tenaga kerja yang cenderung kaku, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta yang belum optimal.
Dengan demikian, keuntungan dari upaya kemitraan yang dihembuskan Jepang ke Indonesia menjadi akan sangat bergantung pada sejauh mana minat pelaku usaha untuk memanfaatkan moment tersebut, dan juga seberapa besar upaya pembangunan kapasitas (capacity building) dalam pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi seefektif mungkin.
Pemerintah Indonesia harus pro aktif dan terus-menerus melakukan upaya memperbaiki kepercayaan bisnis (business confidence) investor terhadap Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia masih terus berputar-putar pada hal yang kurang substansial, terutama menjelang Pemilu 2009, tentu saja akan banyak momentum positif yang menjadi terlupakan, yaitu dalam hal perbaikan iklim investasi dan upaya mendorong sektor riil. Apabila demikian, seperti yang dikemukan sebelumnya, perayaan hubungan bilateral Indonesia-Jepang ke-50 dan upaya kemitraan ekonomi yang coba dibangun akan menjadi hanya sebatas ritual perayaan dan perjanjian di atas kertas. Dengan ini, bisa jadi Indonesia semakin kehilangan arah akan kondisi dunia yang semakin datar (the world is flat).
Subscribe to:
Posts (Atom)