Friday, April 4, 2008

Peluang Kecurangan Tender yang Semakin Tinggi

Seperti diberitakan Kompas di sini, menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh BUMN tidak perlu melalui tender seperti yang disyaratkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Setiap BUMN dapat membuat sendiri aturan tentang pengadaan. Untuk itu akan segera dikeluarkan surat keputusan soal sistem pengadaan barang dan jasa.

Alasan yang mendasarinya menurut Meneg BUMN Sofyan Djajil adalah seringkali pengadaan barang dan jasa dibutuhkan secara mendesak untuk memenuhi kinerja BUMN. Menurut saya, ini seperti dua belah mata pisau, satu sisi bisa menjadi solusi akan sering lamanya proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui birokrasi yang berbelit-belit. Namun di sisi lain, hal ini pula semakin terbukanya peluang penyelewengan, ketidakobjektifan, kegiatan rent-seeking serta proses KKN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Saat ini saja, sepertinya praktek kecurangan dan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan seperti hal yang sudah lumrah. Misalkan saja, peserta tender yang ikut serta seringkali merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang mengadakan tender itu sendiri, dengan cara bernaung di bawah institusi fiktif; pemenang tender seringkali sudah ditentukan di awal, sehingga peserta tender lainnya adalah hasil undangan kandidat yang sudah pasti menang dengan iming-iming imbalan tertentu; kualitas barang dan jasa yang ada seringkali di bawah standar yang dibutuhkan, hal ini terjadi karena dana yang dianggarkan mesti dipotong dan diambil oleh oknum tertentu, namun pengeluaran yang mesti dilaporkan adalah dana keseluruhan sebelum dipotong. Maka dari itu, kualitas barang dan jasa mesti diturunkan.

Saya rasa masih banyak lagi kecurangan-kecurangan yang selama ini terus berlangsung dan tidak pernah terkuak. Semua bernaung atas nama pemenuhan kebutuhan hidup PNS yang berpenghasilan rendah, kebutuhan tender yang mendesak, ataupun tekanan politik dari pihak yang memiliki bargainning power tinggi.

Saya kira, himbauan Meneg BUMN agar BUMN tidak perlu mentaati Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan semakin membuka peluang kecurangan dan penyelewengan dalam proses tender tersebut. Lalu, mau sampai kapan hal seperti ini terus terjadi?

5 comments:

Martha-Happy said...

sebagai anak kontaktor yang berkecimpung dibidang pengadaan barang untuk urusan pemerintah, pembangunan fasilitas umum kayak jalan raya, dll, yang sering melalui jalur tender, gak papalah diadakan tender untuk pengadaan barang
dsb, kalo gak ntar bapak gw kerja apaan?

Gaffari said...

Bokap gak apa2 ga ada kerjaan..kan bisa ngerjain lo nanti seharian di rumah..Ha3...

Bagi2 donk hep, proyek dari bokap lo, pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) juga ga apa2 deh...

Martha-Happy said...

kenapa lo jadi pengen berbisnis begitu?
udah jadi ekonom aja yang bener..he3x

sekarang setau gw blom ada proyek pengadaan barang lagi, masih seputar bangun-membangun jalan, atau rumnah sakit. lagian bapak gw gak pernah main yang seputar jakarta (lampung dan sekitarnya) apalagi proyek yang terlalu besar, modalnya gak kuat!, kan dari pemerintah biasanya baru keluar setengah2 dulu dananya.

Gaffari said...

Kan gw bilang, prospek menjadi ekonom semakin sempit, saingannya pun semakin ketat. Gw secara perlahan mulai tersingkir nih. Apalagi junior2 gw semakin hebat2 aja..Ahahahahaha....

Boleh donk alih profesi...
Oh yoi, memang pemerintah dananya suka lama cairnya. Kadang disunat pula. Pernah ada proyek 2 miliar, cuma dapet 350 juta, sisanya kemana coba? Wallahu a'lam...

bantex said...

mudah mudahan dg adanya e-proc dapat mengurangi kecurangan.